Jember, independentnew-post.com
Bapak Fatoni Anggota DPRD Kabupaten Jember Komisi B, Dari Partai Nasdem didampingi Bapak Rudi dan Bapak Masudi distributor pupuk CV. mitra tani lestari melakukan sidak ke kios pupuk didaerah Kecamatan Kencong, Kabupaten Jember, dalam hal tersebut saat melakukan konfirmasi dengan Bapak Fatoni Anggota DPRD Kabupaten Jember Komisi B, Dari Partai Nasdem mengatakan “Hari ini saya memang sengaja meminta pak Rudi dan masudi selaku distributor CV. Mitra Tani Lestari mendampingi saya sidak atas temuan yang kami rangkum selama ini, kebetulan kami kemaren Alhamdulillah menemukan bukti bahwa ada beberapa kios yang menjual pupuk diatas HET (Harga Eceran Tertinggi) yang itu kita sepakati bahwa penjualan pupuk subsidi urea dan Ponska itu harus sesuai HET tanpa alasan apapun, apa itu ada iurannya, atau mungkin karena dak dapat laba dan sebagainya, kita semua tau sepakat HET tanpa alasan apapun, dan ternyata kemaren mendapatkan bukti kios yang menjual HET diatas seratus empat puluh dua sak, satu sak urea dan satu sak Ponska, dan Alhamdulillah dengan saya membawa atau didampingi distributor ini jelas tidak kendang tabuh sebelah” Ujarnya.
Masih Ujar Anggota DPRD Kabupaten Jember Komisi B, Dari Partai Nasdem, “Dengan ditemukannya ini kami pasti menagih janji melalui distributor, dua kali peringatan tidak patut, tidak taat, pasti dicabut izinnya, itu disampaikan oleh pak Rudi distributor CV. Mitra tani Lestari” ujarnya lagi. Selasa (25/02/2025).
Sementara, dipihak lain, Bapak Rudi selaku distributor mengatakan “Selama ini kita rutin melakukan pembinaan, kita sampaikan melalui WA maupun secara langsung, kita sampaikan memang pupuk subsidi ini harus HET dan tidak ada alasan lain, baik itu paketan ataupun beban biaya biaya lain, karena distributor tidak memungut apapun dari pendistribusian ini, artinya harga yang dibayar yaitu HET, jadi kalau ada penyimpangan penyimpangan diluar itu ya murni mungkin kebijakan antara kios atau kesepakan lain lain,” Jelas Bapak Rudi.
“Kita sampaikan juga ke tim entri bahwasannya tiap tahun selalu ada revisi petani yang masuk dan untuk yang memang tidak ada orangnya atau fiktif kita sarankan supaya dihapus diganti petani yang memang belum masuk, karena ternyata banyak petani penggarap ya g belum masuk data, punya lahan tapi data tidak masuk, ada tidak ada orangnya sehingga ini kerugian buat kios, karena kios tidak bisa menyalurkan.” Ungkap Bapak Rudi.
Kemudian, Bapak Fatoni menambahkan dan mengatakan, “Punya lahan tapi tidak masuk data, ini menjadi bagian tugas bagi Dewan seperti saya ini harus bisa mencari bahwa RDKK itu tidak semuanya riil ada petaninya, atau masih ada juga nama nama fiktif disitu, orangnya di pinjam namanya tapi yang ngambil orang lain dan kios itu tau, kami selaku anggota dewan Komisi B tidak berani berbicara kalau tidak ada datanya dan faktanya, dan setelah ini saya akan bikin laporan secara rinci kepada distributor agar ada perhatian dan tindak lanjut soal kios kios yang boleh dikatakan nakal, dan tindakannya harus pencabutan izin, dan saya titip kepada kios kios pupuk yang ada di Kabupaten Jember, jangan pernah bermain main dengan harga pupuk termasuk pendistribusiannya, jangan pernah memberikan pupuk kios pupuk diatas HET, atau memberikan pupuk atau menyalurkan pupuk kepada petani yang tidak berhak, saat ini fokus di RDKK, diluar itu jangan sekali kali, apalagi kios pupuk di Jember diberikan ke orang Lumajang atau Bondowoso” imbuhnya.
(Pewarta : Andik)