Bondowoso, independentnew-post.com
Rencana dugaan pemangkasan / penundaan Tambahan Pendapatan Pegawai (TPP) bagi PNS oleh Pemkab Bondowoso, diduga membuat Resah bagi PNS Kalangan Pemerintah Kabupaten Bondowoso, Pasalnya TPP yang diterimanya selama ini sudah sangat membantu dan menunjang perekonomian bagi PNS.
Seperti yang dilansir dari beberapa berita di media online, apa yang disampaikan oleh Anggota Badan Anggaran DPRD Bondowoso, H. Zaki Imron Humadi dari Fraksi PKB yang mengatakan bahwa Pemkab Bondowoso tidak perlu memangkas atau menunda TPP, menurutnya masih banyak jalan / opsi yang dapat dilakukan oleh Pemkab Bondowoso untuk mendapatkan sumber keuangan dari lainnya untuk menutupi defisit anggaran yang dialami Pemkab Bondowoso selain dari memotong TPP bagi PNS.
Hal yang disampaikan oleh H Zaki Imron Humadi tersebut sangat didukung oleh sebagian besar PNS yang bertugas dilapangan. Seperti halnya saat awak media mengkonfirmasi salah satu PNS lapangan yang tidak mau disebutkan namanya, terkait dugaan rencana adanya pemangkasan / penundaan yang akan dilakukan oleh Pemkab Bondowoso mengatakan bahwa dirinya sangat kecewa dengan dugaan rencana kebijakan tersebut kalau sampai terjadi, pasalnya sementara ini TPP merupakan harapan bagi dirinya dan keberadaan TPP sangat dirasakan oleh dirinya selaku PNS yang bertugas dilapangan, karena menurutnya gaji dirinya sudah terpotong oleh pinjaman bank yang waktunya 10 tahunan, hal semacam itu dilakukan oleh hampir sebagian besar PNS, yakni gajinya terpotong pinjaman bank, saat ini harapan dirinya satu satunya untuk menyambung hidup yakni dari TPP, seandainya TPP ada rencana pemangkasan /penundaan, bagaimana nasib kesejahteraan dan perekonomian bagi keluarganya dan itu juga akan dirasakan oleh sebagian besar PNS yang gajinya terpotong pinjaman bank.
Masih menurutnya, bahkan ada pula sebagian rekan rekan PNSnya, telah meminjam ke pihak perbankan dengan memotong dari TPP, bagaimana nasib ekonominya seandainya TPP ada dugaan rencana pemangkasan / penundaan, apalagi sampai ada dugaan di hapus, tidak bisa dibayangkan, gaji sudah dipotong bank dan TPP sudah dipotong bank juga, sehingga akan menyisakan hutang pada bank yang memotong dari TPP, terus bagaimana nasibnya dan bahkan PNS yang lainnya yang sama dengan dirinya. ujarnya dengan wajah yang lesu.
Sementara, disisi lainnya, Eko Budiyanto Direkture Lembaga Pemantau dan Bantuan Investigasi Tindak Pidana Korupsi (LPBi Investigator) Regional Jawa Timur, juga angkat bicara terkait rencana dugaan pemangkasan / penundaan Tambahan Pendapatan Pegawai (TPP) bagi PNS dilingkungan Pemkab Bondowoso. Eko Budiyanto mengatakan bahwa “Rencana dugaan pemangkasan / Penundaan TPP bagi PNS merupakan kebijakan yang kurang tepat yang dilakukan oleh Pemkab Bondowoso, seharusnya dikroscek dan dikaji dulu lebih matang apabila dugaan tersebut memang benar, pasalnya untuk menutupi defisit anggaran yang dialami Pemkab Bondowoso bisa diambil dari celah yang lainnya, seperti halnya bisa melalui pengurangan anggaran perjalan dinas pejabat dan ATK, pengurangan anggaran fisik yang tidak penting, dan tidak bermanfaat bagi masyarakat, disisi lain pemkab Bondowoso juga dalam meningkatkan PAD bisa melakukan operasi / menertibkan merambahnya pom mini di Kabupaten Bondowoso yang seharusnya dikenakan pajak daerah, dan banyak hal lainnya yang juga bisa dilakukan oleh Pemkab Bondowoso untuk meningkatkan PAD Bondowoso. Hal tersebut dilakukan sebagai optimalisasi PAD dan efisiensi Anggaran yang digunakan oleh Pemkab Bondowoso.” Jelasnya. Kamis (27/05/2021).
“Permasalahannya, imbas dari dugaan rencana penundaan / pemotongan TPP bagi PNS di lingkungan Pemkab Bondowoso apabila dugaan tersebut benar, yakni akan berimbas ke kinerja pelayanan kepada masyarakat tidak akan maksimal, sehingga sangat disayangkan langkah Pemkab jika ada rencana dugaan memangkas atau menunda TPP tersebut, apalagi seandainya diduga sampai dihapus” Imbuh Eko Budiyanto. (Sukri)