Penulis: Eko Budiyanto, S.H.
Direktur Regional Jawa Timur – LPBI INVESTIGATOR
Jawa Timur, independentnew-post.com
Mimpi besar membangun desa dari pinggiran yang dicanangkan pemerintah melalui Dana Desa sejak tahun 2014, kini kembali tercoreng. Dana triliunan rupiah yang sejatinya diperuntukkan untuk kemajuan desa, sayangnya justru menjelma menjadi “pesta pora koruptif” di sejumlah wilayah.
Kebijakan strategis yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, membuka peluang besar untuk mempercepat pembangunan. Namun, pada saat yang sama, celah pengawasan yang lemah dimanfaatkan oleh oknum-oknum licik yang haus kuasa dan harta.
LPBI INVESTIGATOR mencatat, praktik penyelewengan Dana Desa paling banyak melibatkan oknum kepala desa, perangkat desa, bendahara, hingga rekanan proyek. Tidak sedikit pula keterlibatan pihak eksternal yang bermain di belakang layar, termasuk pengusaha hitam dan elite politik lokal.
“Kami tidak akan membiarkan uang rakyat dibakar demi kepentingan pribadi. Siapa pun pelakunya, akan kami kejar sampai ke meja hijau!”
— Eko Budiyanto, S.H., Direktur Regional Jawa Timur, LPBI INVESTIGATOR
Berdasarkan temuan investigasi lapangan, berikut modus korupsi Dana Desa yang paling sering ditemukan:
- Mark-up anggaran dan pengadaan fiktif.
- Proyek mangkrak atau tidak sesuai spesifikasi RAB.
- Laporan pertanggungjawaban palsu (SPJ fiktif).
- Gratifikasi dan suap proyek.
- Penyewaan atau penjualan ilegal Tanah Kas Desa (TKD).
- Pemotongan anggaran secara sepihak oleh oknum.
LPBI INVESTIGATOR mengidentifikasi 5 akar masalah utama penyimpangan Dana Desa:
- Lemahnya sistem pengawasan internal dan eksternal.
- Rendahnya kapasitas aparatur desa dalam tata kelola keuangan.
- Minimnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan.
- Motif politik dan tekanan dari elite lokal.
- Ketiadaan efek jera akibat hukuman yang tidak maksimal.
Sebagai lembaga pengawasan dan investigasi yang independen, LPBI INVESTIGATOR menawarkan langkah nyata untuk membasmi korupsi Dana Desa:
- Pelatihan intensif hukum & keuangan desa bagi perangkat desa.
- Keterlibatan aktif BPD dan masyarakat sebagai watchdog sosial.
- Transparansi APBDes dan pelaporan keuangan yang wajib diumumkan ke publik.
- Akses terbuka terhadap data penggunaan Dana Desa.
- Penegakan hukum yang tegas, cepat, dan bebas intervensi.
Dana Desa adalah hak masyarakat desa, bukan celengan pejabat desa.
Korupsi bukan hanya kejahatan administratif, tapi pengkhianatan terhadap amanah rakyat dan perampasan masa depan generasi desa. Jika ini dibiarkan, maka kemiskinan akan terus dipelihara oleh tangan-tangan serakah berkedok pembangunan.
“Kami mengajak seluruh rakyat desa untuk tidak takut bersuara. Jika menemukan indikasi penyelewengan, dokumentasikan dan laporkan kepada kami. LPBI INVESTIGATOR siap mengawal, membongkar, dan membawa kasus hingga tuntas secara hukum!”
— Eko Budiyanto, S.H.
📞 SALURAN PENGADUAN RESMI:
LPBI INVESTIGATOR – Regional Jawa Timur WhatsApp Center: 0852-0314-4199,
Email: lpbi.investigator.jatim@gmail.com
“Kami Bekerja untuk Keadilan Rakyat, Bukan Kepentingan Penguasa.”
Dasar Hukum:
Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa
Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi
Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2016 tentang Percepatan Program Desa
Catatan Redaksi:
Pemberantasan korupsi tidak bisa hanya mengandalkan aparat penegak hukum. Kesadaran kolektif masyarakat adalah kunci.
LPBI INVESTIGATOR hadir bukan hanya untuk memantau, tetapi untuk berjuang bersama rakyat demi membongkar segala bentuk pengkhianatan atas nama pembangunan desa.
(Tim Investigasi)