Pamekasan, independentnew-post.com
Ratusan Ribu anggota dari Markas Besar N.G.O Gelar aksi aksi diikuti Aliansi Buruh Pabrik Rokok Lokal Pamekasan di depan Kantor DPRD Pamekasan, Madura, Jawa Timur mereka tolak menaikan tarif cukai rokok. Selasa (31/08/2021).
Kebijakan tersebut dinilai sangat merugikan terhadap pengusaha rokok. Pasalnya, angka pertumbuhan ekonomi turun drastis sehingga perusahaan rokok dibawah tekanan, akibat dari kebijakan pemerintah pusat menaikan tarif cukai rokok yang terus mengalami peningkatan setiap tahunnya..
“Kami menduga pemerintah kabupaten pamekasan terlalu ambisius untuk menyedot dana DBCHT, untuk kepentingan kelompok tertentu,” kata Presiden Mabes N.G.O Zaini Wer Wer dalam orasinya.
Lebih lanjut Presiden NGO mengungkapkan perusahaan rokok inilah yang telah memberikan kontribusi besar dalam PAD kabupten Pamekasan dengan menggunakan jasa buruh rook dan buruh tani, sehingga pemkab mendapat dana DBHCHT 2021 sebesar Rp. 64.5 M.
Presiden NGO juga mengatakan, Sementara BLT Buruh Rokok dan Buruh Tani tidak kunjung dicairkan akibat dari kelalaian pemerintah Kabupaten Pamekasan.
“Sehingga merugikan masyarakat pada umumnya buruh rokok dan buruh tani,” katanya.
Sementara dari pihak buruh Yulinda menyampaikan, Tidak dicairkannya BLT Buruh itu merupakan kelalaian dari pihak pemerintah kabupaten Pamekasan.
“Kami butuh makan, sehingga kalau BLT tak dicairkan yang merupakan hak kami, mau makan apa saya. Kalau tak kerja saya tak makan.”ucap Yulinda perwakilan dari Buruh.
Aksi hari ini Dengan tegas mereka menolak keras
1. Rencana kenaikan tarif cukai rokok.
2. Gunakan dana DBHCHT untuk kesejahteraan rakyat dan pemberdayaan pelaku usaha pabrik rokok lokal.
3. Bupati pamekasan dimohon segera mengevaluasi penggunaan dana DBHCHT Kabag. Perekonomian dan Disperindag.
4. Segera beri subsidi cukai kepada perusahaan rokok lokal guna mengurangi peredaran rokok ilegal agar perusahaan rokok lokal lebih berdaya dan produktif sehingga dari sektor ekonomi lebih sehat dan kuat.
5. Bubarkan tim informan SIROLEG yang tidak berdasar dan legal stendingnya tak jelas serta proses rekrutmen tidak transparan.
(Pewarta : Erna/Gafar)