Jember independentnew-post.com
Ada yang kurang tepat dari cara pemerintah daerah Kabupaten Jember dalam menyusun dan mengalokasikan anggaran untuk media selama ini. Tidak bisa dipungkiri, media massa baik yang cetak, online dan elektronik menjadi salah satu medium dengan fungsi kontrol terhadap kebijakan dan program pembangunan yang dilakukan oleh pemangku kebijakan yang dalam hal ini adalah pemerintah daerah.
Tidak mengurangi esensinya sebagai pilar demokrasi untuk mengontrol dan mengawal jalannya proses demokrasi di segala lini, media tentunya harus mendapat tempat sebagai salah satu portal siar yang dapat dimanfaatkan sebagai corong informasi sekaligus promosi daerah.
Menurut Direktur Radar Jember Abdul Choliq Baya, mengalokasikan anggaran hingga 15 Milyar Rupiah untuk membangun imej pariwisata hingga sampai ke luar negeri. Dan hasilnya luar biasa. Bukan soal besar-kecilnya nominal alokasi dana, namun lebih ke efektif efisiennya memanfaatkan media dengan benar.
“Seharusnya bisa lebih maksimal jika melihat sebenarnya sumber potensi wisata di Jember jauh lebih unggul ketimbang kota-kota sebelah,” kata Haji Hendy Siswanto merespon apa yang disampaikan oleh Choliq Baya. Dalam kunjungan ke Radar Jember, Senin kemarin (26/10/2020).
Haji Hendy saat itu ditemui oleh jajaran pimpinan dan staf redaksi. Selain Choliq Baya, juga ikut dalam pertemuan tersebut, General Manager MS Rasyid serta sejumlah staf redaktur dan kru redaksi. Dari sisi fungsi kontrol sosial, Haji Hendy juga menyampaikan agar seluruh media tetap menjaga keseimbangan dan keberpihakan terhadap kebenaran informasi agar tidak berujung pada hoax atau opini kepentingan. Meskipun ditengah situasi politik dimana sulit mencari berita yang seimbang, setidaknya Radar Jember telah membuktikan perannya sebagai media yang seimbang, profesional dan tidak berpihak.
Haji Hendy memastikan, saat ia menjabat nantinya, pemerintah daerah akan memaksimalkan dalam melakukan kerjasama dengan media. Haji Hendy juga akan menyediakan sarana tersendiri untuk menjadi tempat berkumpulnya awak media dan jurnalis yang ingin berdialog dengan pemerintah. Hal ini tentunya untuk memaksimalkan transparansi program dan kebijakan. “Maksimal dalam kerjasama dan fungsi kontrol sosial, InsyaAllah media bisa jadi ujung tombak pembangunan daerah.” ungkapnya menutup pertemuan. (Tatang)