Hindari Risiko Tindak Pidana Korupsi di Pengadaan Barang Jasa

independentnew-post.com

Seperti kita ketahui, Pengadaan Barang atau Jasa (PBJ) adalah salah satu isu terpenting dalam pengelolaan keuangan negara maupun daerah. Kegiatan yang selalu tercantum setiap tahun dalam anggaran belanja negara/daerah ini biasanya tidak terealisasi sepenuhnya dikarenakan aparatur pemerintah memiliki kekhawatiran terjerat perkara KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme).

KKN sendiri merupakan tindakan yang amat sangat merugikan masyarakat dan negara, karena praktik KKN ini hanya menguntungkan pihak tertentu yang memiliki kekuasaan, sehingga orang-orang yang kecil dan jujur akan dirugikan akan hal tersebut.

Isu KKN dalam PBJ biasa ditemukan dalam penunjukan pihak ketiga sebagai pemenang lelang/tender, ketidakjelasan Penunjukan Langsung (PL), transparansi dari Pengguna Anggaran yang rendah, komisi atau fee proyek, atau hasil pelaksanaan yang tidak sesuai dengan target kinerjanya. Beberapa hal tersebutlah yang sering ditemukan di lapangan atau media massa.

Masih belum hilang dari ingatan kita nama-nama beberapa mantan petinggi mulai dari menteri, gubernur, walikota, bupati, anggota DPR/DPRD, atau Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang terjerat hukum karena terbukti melakukan praktik korupsi. Sebagian penyelenggara negara tersebut terseret kasus karena proses Pengadaan Barang/Jasa di instansi pemerintah yang menyimpang.

Pengadaan Barang atau Jasa (PBJ) ini adalah aktivitas pemerintah yang dianggap paling rentan terhadap korupsi, dan ini terjadi dimanapun di seluruh dunia.

Hasil penelitian ini sedikit banyak juga ditemukan di Indonesia. Mengutip data statistik penanganan perkara KPK yang tersedia di beberapa laporan tahunan KPK, sepertiga kasus diantaranya terjadi di bidang Pengadaan Barang ataupun Jasa. Hal ini menempatkan korupsi di bidang ini sebagai kasus terbanyak kedua yang ditangani Komisi setelah kasus penyuapan.

Penyelewengan dalam proyek Pengadaan Barang/Jasa ini merupakan kasus yang paling banyak diadukan dan ditangani oleh KPK. Hal menyimpang dalam Pengadaan Barang/Jasa antara lain juga adalah penggelembungan harga, penunjukan langsung yang menyeleweng dari regulasi, pembuatan syarat tender yang dapat membatasi peserta lelang, pengadaan fiktif atau penentuan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang terlalu tinggi.

Namun, kesalahan dalam proses Pengadaan tidak selalu dapat dituduh sebagai tindak pidana korupsi. Pengadaan yang dimulai dengan satu keinginan atau niatan yang semata-mata untuk mencapai tujuan Pengadaan (dan tidak untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain) pasti akan terhindar dari tuduhan korupsi dan tindak pidana lainnya. Tetapi, perlu dicatat bahwa niat seperti itupun masih tidak menghilangkan kemungkinan terjadinya kesalahan dalam proses Pengadaan. Dalam sistem Pengadaan selama ini, keinginan untuk melakukan kecurangan dapat dicegah dengan meningkatkan transparansi dan keterbukaan sedari awal proses lelang hingga berakhirnya seluruh kegiatan lelang yang terjadi di suatu proses Pengadaan.

Aspek transparansi dan terbuka yang menjadi prinsip dasar dalam proses Pengadaan antara lain, kewajiban mengumumkan pelelangan yang diiringi dengan memberi waktu yang cukup bagi peserta lelang/tender untuk mempersiapkan penawarannya. Aspek dasar inilah yang seharusnya diterapkan di lapangan dan dipatuhi oleh semua pihak baik penyelenggara hingga peserta tender atau peserta pemilihan.

Sedangkan, perbuatan atau tindakan menyimpang yang dilakukan oleh peserta pemilihan yang dapat pula dikenakan sanksi dalam proses katalog, menurut Perpres No. 16 Tahun 2018, yakni:

Menyampaikan dokumen/keterangan palsu/tidak benar untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Dokumen Pemilihan;

Terindikasi melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur harga penawaran;

Terindikasi melakukan KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme) dalam pemilihan Penyedia; atau

Mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan/Agen Pengadaan

Adapun sanksi yang diterima tersebut menurut pasal 80 ayat 3 Perpres No. 16 Tahun 2018 dapat berupa; digugurkannya peserta dalam pemilihan, sanksi daftar hitam, sanksi penghentian sementara dalam sistem transaksi E-purchasing dan/atau, sanksi penurunan pencantuman Penyedia dari katalog elektronik.

Jadi, perhatikan dengan seksama segala regulasi yang berlaku dan patuhi agar dapat terhindar dari risiko tindak pidana Pengadaan Barang Jasa. (Bud)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.