Tambang Pasir Galian C Ilegal, Kian Meramba Di Mana-Mana, Bagaimana Regulasinya???

independentnew-post.com

Tambang pasir galian C saat ini kian meramba di mana – mana, mirisnya pemain dalam industri tambang pasir galian C ini yaitu pelaku ilegal yang belum mengantongi izin resmi dari pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Masyarakat di sekitar penambangan pasir dan lingkunganlah adalah korban pertama yang akan merasakan dampak dari penambangan pasir liar tersebut.

Terdapat sejumlah kasus tambang pasir liar di berbagai daerah di Indonesia, di mana kasus tambang pasir liar sudah terjadi sejak lima tahun yang lalu, sangat disayangkan dikarenakan pelaku industri tambang pasir ilegal masih bisa leluasa bergerak, Lantas bagaimana sebenarnya sistem regulasi tambang pasir?

Penambangan pasir atau yang lazim disebut dengan penambangan galian C adalah merupakan kegiatan usaha penambangan rakyat yang harus memiliki izin pertambangan rakyat (IPR). Izin pertambangan rakyat adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah usaha pertambangan merupakan usaha untuk melakukan kegiatan eksplorasi, eksploitasi, produksi, pemurnian, dan penjualan.

Pengaturan dasar hukum pertambangan rakyat sejak diberlakukannya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah dalam setiap urusan perizinan kegiatan pertambangan menjadi kewenangan dari provinsi. Unsur-unsur pertambangan rakyat, yakni meliputi:

1. Usaha pertambangan bahan galian yang diusahakan meliputi bahan galian strategis, vital, galian C

2. Dilakukan oleh rakyat

3. Domisili di area tambang rakyat

4. Untuk penghidupan sehari-hari

5. Diusahakan sederhana

Prosedur dan syarat-syarat untuk mengajukan permintaan izin pertambangan rakyat dan untuk mendapatkan izin pertambangan rakyat, maka yang bersangkutan mengajukan permohonan kepada bupati atau walikota dengan menyampaikan keterangan mengenai:

1. Wilayah yang akan diusahakan;

2. Jenis bahan galian yang akan diusahakan.

Kewajiban para pemegang IPR antara lain mematuhi peraturan perundangan-undangan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan, pengelolaan lingkungan, dan mematuhi standar yang berlaku, mengelola lingkungan hidup bersama pemerintah daerah, membayar iuran tetap dan iuran produksi, dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan usaha.

Melakukan penambangan tanpa izin dari pihak yang ditentukan dalam undang-undang dan mangkir dari semua kewajiban yang ada merupakan tindak pidana.

Pemegang Izin Pertambangan Rakyat (IPR) memiliki hak dan kewajiban. Hak merupakan sesuatu yang menjadi milik pemegang IPR. Sementara, kewajiban pemegang IPR adalah hal yang harus dilakukan dengan rasa tanggung jawab.

Pasal Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 mengatur tentang hak pemegang IPR, yaitu sebagai berikut.

Mendapat pembinaan dan engawasan di bidang   keselamatan dan kesehatan kerja, lingkungan, teknis pertambangan, dan manajemen dari pemerintah dan/atau pemerintah daerah.

Mendapat bantuan modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Disamping mendapatkan hak, pemegang IPR harus melakukan kewajiban-kewajiban yang diatur pada Pasal 70 UU Nomor 4 Tahun 2009, yaitu sebagai berikut.

Melakukan kegiatan penambangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah IPR diterbitkan

Mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan, pengelolaan lingkungan, dan memenuhi standar yang berlaku

Mengelola lingkungan hidup bersama pemerintah daerah

Membayar iuran tetap dan iuran produksi

Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan rakyat secara berkala kepada pemberi  IPR.

Selain kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70, pemegang IPR dalam melakukan kegiatan pertambangan rakyat wajib menaati ketentuan persyaratan teknis pertambangan yang diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Pemerintah dalam hal ini yang memberikan IPR, memilki kewajiban seperti yang dipaparkan pada Pasal 73 UU Nomor 4 Tahun 2009, yaitu sebagai berikut.

Pemerintah kabupaten/kota melaksanakan pembinaan di bidang pengusahaan, teknologi pertambangan, serta permodalan dan pemasaran dalam usaha meningkatkan kemampuan usaha pertambangan rakyat.  

Pemerintah kabupaten/kota bertanggung jawab terhadap pengamanan teknis pada usaha pertambangan rakyat yang meliputi keselamatan dan kesehatan kerja, pengelolaan lingkungan hidup, dan pascatambang.

Sosialiasi regulasi pertambangan rakyat sangat diperlukan untuk membuka wawasan terutama pada masyarakat. Tim riset Dunia Tambang mencoba menyusun kebijakan pertambangan rakyat  menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Sosialiasi regulasi pertambangan rakyat sangat diperlukan untuk membuka wawasan terutama pada masyarakat. Tim riset Dunia Tambang mencoba menyusun kebijakan pertambangan rakyat  menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Izin Pertambangan Rakyat (IPR) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat. Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) adalah bagian dari Wilayah Pertambangan tempat dilakukan kegiatan usaha pertambangan rakyat. Ciri-ciri dari IPR adalah luas dan investasi terbatas.

WPR ditetapkan oleh bupati/walikota setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota. Pasal 22 UU Minerba menyebutkan kriteria untuk menetapkan WPR adalah sebagai berikut:

Mempunyai cadangan mineral sekunder yang terdapat di sungai dan/atau di antara tepi dan tepi sungai

Mempunyai cadangan primer logam atau batubara dengan kedalaman maksimal 25 meter

Endapan teras, dataran banjir, dan endapan sungai purba

Luas maksimal wilayah pertambangan rakyat adalah 25 hektare

Menyebutkan jenis komoditas yang akan ditambang

Merupakan wilayah atau tempat  kegiatan tambang rakyat yang sudah dikerjakan sekurang-kurangnya 15 tahun.

Dalam menetapkan WPR, bupati/walikota mempunyai kewajiban melakukan pengumuman mengenai rencana WPR kepada masyarakat secara terbuka. Kemudian, wilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat yang sebelumnya sudah dikerjakan tetapi belum ditetapkan sebagai WPR diprioritaskan untuk ditetapkan sebagai WPR.

Kelompok bahan galian kegiatan pertambangan rakyat disebutkan pada Pasal 66 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, yaitu sebagai berikut.

Pertambangan mineral logam

Pertambangan mineral bukan logam

Pertambangan batuan

Pertambangan batubara

IPR diberikan terutama kepada penduduk setempat baik perseorangan maupun kelompok masyarakat dan/atau koperasi. Bupati/walikota dapat melimpahkan kewenangan pelaksanaan pemberian IPR kepada camat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk memperoleh IPR, pemohon wajib menyampaikan surat permohonan kepada bupati/walikota.

Adapun luas wilayah untuk satu IPR dapat diberikan kepada:

Perseoranganpaling banyak 1 (satu) hektare

Kelompok masyarakat paling banyak 5 (lima) hektare

Koperasi paling banyak 10 (sepuluh) hektare.

Jangka waktu IPR adalah maksimal 5 tahun kemudian dapat diperpanjang lagi. Jika dibandingkan dengan IUP dan IUPK, IPR memiliki masa izin yang lebih singkat. (**)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *