Bondowoso, independentnew-post.com
Ratusan Kepala Desa yang tergabung di Sentra komunikasi antar Kepala Desa(SKAK) dan Ratusan Perangkat Desa se Kabupaten Bondowoso, telah menggelar Demo Aksi Damai di Depan Kantor Pemkab Bondowoso dan kemudian dilanjutkan ke Gedung DPRD Bondowoso, Selasa (08/10/2019).
Aksi Demo Damai berawal dilakukan di depan kantor pemkab Bondowoso, dan membuat suasana menjadi panas dengan adanya sebuah pernyataan yang disampaikan oleh peserta Demo berbunyi “Hentikan Masalah Penarikan PBB” Hal ini disebabkan karena rasa ketersinggungan terkait dengan pernyataan Ahmad Prayitno. SH Plt. BKD Bondowoso yang memberikan sebuah pernyataan bahwa Desa bukan Lembaga Pemerintah.
Pernyataan tersebut membuat gerah seluruh Kepala Desa se Kabupaten Bondowoso, pasalnya Kepala Desa beserta perangkatnya merasa tidak dihargai oleh Ahmad Prayitno. SH, Plt BKD Bondowoso, Menurut wakil SKAK. Mathari, SIP, saat di temui media, mengatakan bahwa Pernyataan yang seharusnya tidak di lontarkan oleh Plt. BKD Bondowoso Ahmad Prayitno. SH Terhadap desa. sebab desa sudah ada Undang Undangnya, yakni UU No 6 Tentang desa, kemudian aksi Demo Damai Kepala Desa dan Perangkat desa tersebut, tidak hanya di Kantor Pemkab Bondowoso saja, kemudian dilanjutkan menuju Gedung DPRD Bondowoso.
Saat kepala desa dan perangkat desa menggelar aksi di depan halaman DPRD Bondowoso, pendemo ditemui langsung oleh Ketua DPRD Bondowoso H. Ahmad Dhafir dan beberapa anggota DPRD serta Sekretaris Daerah H. Syaifullah, dan kemudian Sekda Syaifullah didepan pendemo menegaskan bahwa Desa juga merupakan bagian dari pemerintah. Kemudian atas nama Plt Kepala BKD Ia meminta maaf atas kesalahan yang diperbuat oleh bawahannya tersebut.
Sekda Bondowoso, H. Syaifullah akan menampung aspirasi para perangkat desa untuk selanjutnya ditindaklanjuti sesuai dengan regulasi, “Aspirasi Kades saya terima, tapi akan dikoordinasikan dulu, nanti kita pelajari bersama, karena tidak bisa saya putuskan hari ini. Saya pasti akan akomodir aspirasinya. Namun harus ada regulasi yang dilakukan.” Ujar H. Syaifullah. (Penk)