Pasuruan, independentnew-post.com
Rapat konsolidasi jajaran pengurus DPD dan DPC Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) se-Jawa Timur versi Jenderal (Purn) TNI Moeldoko yang digelar di Masjid Merah, Tamandayu, Pandaan, Pasuruan, Jumat (18/07/2025), menuai respons positif dari Ketua Bidang OKK DPD HKTI Jatim, Jumantoro. Dalam pernyataannya, Jumantoro menyambut baik pelaksanaan rapat tersebut dan memberikan apresiasi kepada Wakil Ketua I DPD HKTI Jatim, H. Azhari, SH, MH, selaku penggagas.
Jumantoro menyebut bahwa inisiatif konsolidasi yang dilakukan H. Azhari menunjukkan kepedulian terhadap masa depan organisasi. Langkah itu dinilai sebagai bagian dari upaya membangun soliditas internal di tengah kondisi kepengurusan yang masih terbagi dua di Jawa Timur.
Meski tidak hadir dalam rapat tersebut, Jumantoro memberikan tanggapan resmi terhadap hasil-hasil pertemuan yang beredar. Menurutnya, ke depan perlu segera dibuka ruang dialog antara dua kepengurusan HKTI Jatim — baik yang berada di bawah struktur Moeldoko maupun yang berafiliasi dengan Fadli Zon.
“Momentum seperti ini seharusnya dijadikan pijakan awal untuk duduk bersama, menyamakan persepsi, dan merancang format kelembagaan bersama di tingkat provinsi,” ujar Jumantoro dalam Press Realise yang di kirimkan kepada wartawan, Ahad (20/07/2025).
Penegasan disampaikan dengan harapan agar Jawa Timur tidak lagi menjadi medan persaingan internal, melainkan menjadi contoh rekonsiliasi yang elegan bagi daerah lain. Jumantoro menyebut bahwa kepentingan petani jauh lebih besar daripada kepentingan politik organisasi.
Jumantoro menambahkan bahwa secara nasional, Munas HKTI di Jakarta telah menetapkan Sudaryono sebagai Ketua Umum. Penetapan itu diharapkan menjadi fondasi hukum dan moral untuk menyatukan struktur organisasi di daerah-daerah, termasuk di Jawa Timur.
Keberadaan dua kubu di satu provinsi menurutnya tidak akan produktif dalam jangka panjang. Selain menimbulkan kebingungan struktural, dualisme akan menghambat implementasi program-program pertanian yang melibatkan HKTI sebagai mitra pemerintah.
“Kalau pusat sudah satu, maka seharusnya daerah juga bersatu. Jangan sampai justru di Jawa Timur organisasi melemah karena konflik yang tidak perlu,” tambah Jumantoro.
Sebagai Ketua Umum APPI Nasional, Jumantoro menyatakan kesiapannya untuk membantu menjadi jembatan komunikasi antara dua kepengurusan yang saat ini masih berjalan sendiri-sendiri. Usulan tersebut diutarakan dalam semangat netralitas dan demi kepentingan petani.
Jumantoro menilai bahwa penyatuan kelembagaan tidak harus dimulai dengan debat posisi, tetapi cukup dengan saling mendengar dan berbagi kepedulian terhadap arah organisasi. Proses ini bisa dimulai dari pertemuan informal, lalu dilanjutkan dalam forum yang lebih resmi.
Dalam konteks ini, Jumantoro juga mengapresiasi H. Azhari yang dianggap telah membuka pintu awal menuju konsolidasi. “Apa yang dilakukan Azhari di Masjid Merah itu langkah bagus. Tinggal bagaimana langkah selanjutnya dilakukan secara inklusif,” ujarnya.
Harapan akhir dari Jumantoro, HKTI Jawa Timur ke depan mampu kembali menjadi rumah bersama bagi seluruh petani dan pengurus, tanpa embel-embel kubu. Dengan rekonsiliasi yang tulus, organisasi akan lebih kuat menghadapi tantangan ketahanan pangan, subsidi pertanian, dan isu-isu strategis lainnya.
(Pewarta : Fi)