Wali Murid SMAN 1 Wongsorejo Desa Bengkak Kecamatan Wongsorejo, Mengeluh Diduga Dana Tidak Tepat Sasaran

Banyuwangi, independentnew-post.com

SMAN 1 Wongsorejo Desa Bengkak Kecamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi menorehkan banyak kejanggalan dan perlu di pertanyakan terkait dugaan Pungutan yang dikeluhkan wali murid, karena dugaan pungutan tersebut diindikasi tidak mengarah pada sasaran semestinya.

Tim investigasi Lembaga Pemantau dan Bantuan Investigasi Tindak Pidana Korupsi (LPBI- INVESTIGATOR ) Divisi Kab. Banyuwangi, beberapa kali ingin menggali informasi dan mengorek keterangan dari pihak Kepala Sekolah SMAN 1 Wongsorejo Desa Bengkak Kecamatan Wongsorejo dan Komite sekolah, ternyata tidak ada yang tahu, melainkan tidak ada kejelasan atau titik temu yang bisa diklarifikasi berdasarkan keluhan wali murid, karena wali murid merasa keberatan dengan adanya dana pungutan / dana insidentil tersebut yang diduga penggunaannya tidak tepat sasaran.

Kesimpulanya adalah, ada dugaan dari pihak SMAN 1 Wongsorejo yang di rekayasa, dugaan rekayasa tersebut yakni antara Kepala Sekolah dengan Komite untuk menutupi hal tersebut, tim investigasi Lembaga Pemantau dan Bantuan Investigasi Tindak Pidana Korupsi (LPBI- INVESTIGATOR  Investigator) bersama awak media berupaya ingin bertatap muka langsung dengan pihak Kepala Sekolah atau Komite SMAN 1 Wongsorejo, akan tetapi, justru ada sebagian guru yang saat itu ditanyakan kemana Kepala Sekolah SMAN 1, para guru justru tidak ada yang tahu, sampai saat ini tim investigasi Lembaga Pemantau dan Bantuan Investigasi Tindak Pidana Korupsi (LPBI – INVESTIGATOR ) dan awak media sudah kurang lebih ada lima kali mendatangi sekolah ingin bertemu Kepala Sekolah, akan tetapi tidak pernah bertemu.

Ada dugaan bahwa mereka saling bersekongkol dan saling menutup – nutupi, diindikasi pula hal ini sudah di setting agar tim investigasi Lembaga Pemantau dan Bantuan Investigasi Tindak Pidana Korupsi (LPBI- INVESTIGATOR)  dan awak media, untuk tidak bisa mengetahui keberadaan Kepala Sekolah tersebut, Sabtu (03/10/2020).

Perihal dugaan pungutan insidentil baik PSM (Peran Serta Masyarakat) yang telah di bayar oleh wali murid melalui TU dengan berstempel Komite, namun ketika tim investigasi Lembaga Pemantau dan Bantuan Investigasi Tindak Pidana Korupsi (LPBI- INVESTIGATOR Investigator) dan awak media menanyakan siapa Komitenya, hal yang sama, jawabannya tidak ada yang tahu, ada indikasi faktor kesengajaan untuk menghindar dari persoalan ini.

Karena menurut hasil investigasi dari tim investigasi Lembaga Pemantau dan Bantuan Investigasi Tindak Pidana Korupsi (LPBI- INVESTIGATOR ) Divisi Kab Banyuwangi, sudah jelas sekali bahwa berdasarkan kwitansi yang dikeluarkan oleh pihak sekolah kepada wali murid yang telah membayar dengan tertulis nominal Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yakni diperuntukkan sebagai dana PSM, bahkan ada dugaan kalau ada sebagian dana yang dibayarkan oleh wali murid tidak berkwitansi.

Kalau mengacu kepada Gubenur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyebutkan bahwa uang SPP sudah di gratiskan sejak tahun 2019 hingga sekarang. Juga menerangkan pengganti SPP untuk SMA Negeri dan SMK Negeri di Jawa Timur dapat di optimalkan dari penggunaan dana BOS (Biaya Operasional Sekolah) dan dana APBD Provinsi Jawa Timur dalam bentuk BPOPP (Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan) Tahun Anggaran 2020.

Dengan demikian dari hasil yang digali oleh tim investigasi Lembaga Pemantau dan Bantuan Investigasi Tindak Pidana Korupsi (LPBI- INVESTIGATOR ) bersama awak media, berdasarkan info dan bukti bukti yang diperoleh, sehingga hal tersebut dapat diduga atau diindikasi sebagai kategori Pungutan Liar (Pungli). (team)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *